Home Uncategorized Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit Perlu Dibarengi Praktik Energi Berkelanjutan

Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit Perlu Dibarengi Praktik Energi Berkelanjutan

Infosawit.com | Sabtu, 24 April 2021

Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit Perlu Dibarengi Praktik Energi Berkelanjutan

Dala laporan CDP baru baru ini bertajuk  ‘Sehijau apa bahan bakar nabati? Memahami risikonya dan lanskap kebijakan di Indonesia’, yang bertujuan menilai evolusi kebijakan bahan bakar nabati terkait produksi sawit di Indonesia. Laporan ini diluncurkan dalam webinar rangkaian Earth Day Forum 2021: Menuju Biodiesel 40: Risiko dan Tantangan. Sejak tahun 2006, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar nabati, terutama bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Namun, isu biofuel tidak dapat dipisahkan dengan tantangan terkait dengan minyak sawit, yang  dilihat sebagai salah satu penyebab berkurangnya luasan hutan di Indonesia. Sebagai komoditas perkebunan, sawit berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun jika biodiesel berbasis sawit dicanangkan untuk menggantikan konsumsi energi bahan bakar fosil sebagai bahan bakar alternatif ‘hijau’, maka yang menjadi perhatian utamanya adalah aspek kelestarian. Dalam laporan CDP, menemukan bahwa kebijakan biofuel yang ada saat ini, dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap hutan di Indonesia. Dengan lemahnya kewajiban sertifikasi, adanya subsidi untuk biofuel serta dorongan yang agresif untuk meningkatkan produksi minyak sawit, dapat membuat kondisi yang menyebabkan para produsen minyak sawit untuk mempertahankan sistem bisnisnya seperti biasa, daripada menginvestasikan pada inovasi untuk meningkatkan produksi yang lebih berkelanjutan, seperti meningkatkan produktivitas lahan.

Risiko-risiko lingkungan yang muncul akibat kerangka peraturan ini membuat perluasan bahan bakar nabati berjalan melenceng dari target yang telah ditetapkan Pemerintah. Padahal target tersebut bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan emisi, sesuai dengan Perjanjian Paris. Sekitar 80% dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ada dalam rantai pasok biodiesel berasal dari perkebunan. Dengan demikian, sejumlah besar GRK yang dikeluarkan tersebut berpotensi untuk melampaui perkiraan penghematan emisi mana pun. Kecuali jika biodiesel didapatkan dari sumber-sumber yang bebas deforestasi, maka status ‘bahan bakar hijau’ yang diklaim adalah hal yang menyesatkan. Agar bahan bakar nabati Indonesia dapat menjadi lestari dan dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan, produksinya membutuhkan kebijakan-kebijakan yang logis dan konsisten dari sektor-sektor pemerintahan disertai penerapan perlindungan hutan yang ketat di dalam rantai pasok bahan mentah. Direktur CDP untuk Hong Kong, Asia Tenggara, Australia & Selandia Baru, Pratima Divgi mengatakan, untuk menyeimbangkan kesehatan fiskal dan lingkungan hidup di Indonesia, produksi dan konsumsi biodiesel haruslah berkelanjutan. “Penerapan transparansi yang kuat untuk melacak dan memastikan sumber, produksi dan konsumsi biodiesel yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas agar dapat sejalan serta mendukung ambisi kebijakan yang ada,” katanya dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT.

https://www.infosawit.com/news/10778/kebijakan-mandatori-biodiesel-sawit-perlu-dibarengi-praktik-energi-berkelanjutan

Infosawit.com | Senin, 26 April 2021

Program Mandatori Biodiesel Sawit Belum Libatkan Petani

Sebelumnya Pemerintah Indonesia memastikan bahwa manfaat dari program mandatori biodiesel ini mampu meningkatkan produksi sebanyak 3,75 juta KL di tahun 2018, lantas meningkat 6,39 juta KL di 2020 dan 9,6 juta KL di 2020. Pengembangan sektor energi berbasis minyak sawit ini diyakini bisa menghemat devisa sebanyak US$ 1,89 milyar di 2018, sekitar US$ 3,04 milyar di 2019 dan US$ 3,09 milyar di 2020. Peningkatan nilai tambah dari minyak sawit mentah (CPO )menjadi biodiesel diperkirakan mampu mencapai Rp. 5,78 triliun di 2018, angka in terus meningkat menjadi Rp. 9,54 triliun di 2019 dan Rp. 13,81 triliun di 2020. “Juga terjadi pertumbuhan lapangan kerja untuk on farm berturut-turut 478.325 petani di tahun 2018, 828.488 petani di 2019 dan 1.198.766 petani di 2020. Sementara untuk penciptaan lapangan kerja di off farm diperkirakan mampu menyerap 3.609 petani di 2018, 6.25 di 2019 dan 9.046 di 2020. Lantas adanya penurunan emisi gas rumah kaca ialah 9,96 juta ton CO2 di tahun 2018, yang meningkat menjadi 16,98 juta ton dan 25,6 juta ton,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, dalam sebuah webinar minyak sawit internasional akhir taun 2020 lalu, dihadiri InfoSAWIT. Faktanya sederat keuntungan dari pengembangan industri biodiesel nasional tersebut langsung dibantah oleh petani kelapa sawit.

Dikatakan Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, dirinya meragukan  data yang disampaikan tersebut, bahkan dengan tegas bahwa program biodiesel B30 ini belum dinikmati oleh petani sawit. Lantaran, sampai saat ini petani sawit terutama petani sawit swadaya belum terlibat dalam program biodiesel B30, bahan baku program biodiesel saat ini berasal dari kebun-kebun perusahaan sendiri bukan dari kebun-kebun petani swadaya, tidak ada satupun kelembagan petani saat ini yang mensuplai bahan baku kepada perusahan-perusahaan yang memproduksi biodiesel B30 tersebut. Padahal banyak petani sawit swadaya disekitar perusahan-perusahaan ini, petani-petani sawit swadaya ini justru menjual buahnya kepada tengkulak, loadingram, yang menyebabkan harga sangat rendah diterima oleh petani. “Artinya ini program biodiesel ini belum mampu mensejahterakan petani sawit”,  tegas Darto dalam keterangan tertulis, akhir Desember 2020 lalu.

https://www.infosawit.com/news/10783/program-mandatori-biodiesel-sawit-belum-libatkan-petani

Kompas.tv | Minggu, 25 April 2021

Tebarkan Uang Sebagai Bentuk Protes, Petani Kelapa Sawit Minta Susbsidi Biodiesel Dicabut

Massa dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Keuangan, Jakarta memprotes kebijakan pemerintah mensubsidi biodiesel kepada pengusaha. Para perwakilan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dalam orasinya menilai subsidi industri biodiesel menyengsarakan petani sawit. Mereka juga melakukan aksi menebarkan uang sebagai bentuk protes. Para petani menuntut transparansi dana subsidi biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang, menurut mereka, tidak dialokasikan sebagaimana mestinya. Dana berjumlah Rp 57,72 triliun bersumber dari pengutuan ekspor CPO sejak 2015. Kabid Organisasi SPKS Sabarudin mengatakan, dana alokasi malah diberikan untuk pihak-pihak yang sudah mapan mengontrol hulu dan hilir perkebunan sawit Indonesia. Mereka meminta Kementerian Keuangan untuk memberhentikan subsidi biodiesel bagi pengusaha karena berimbas kepada petani sawit. Mereka juga meminta Menkeu merombak managemen Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit karena dinilai gagal dalam bekerja.

https://www.kompas.tv/article/168017/tebarkan-uang-sebagai-bentuk-protes-petani-kelapa-sawit-minta-susbsidi-biodiesel-dicabut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *